Mendagri : Gubernur, Bupati, dan Walikota Harus Fasilitasi LPM !

Melalui Surat No.414/560/PMD, Mendagri Mengeluarkan Instruksi Penting - Tentang Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat- LPM, yang disampaikan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia, tertanggal 1 Februari 2011.

Intinya, jajaran  Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten maupun Kotamadya- harus memberikan suport kepada LPM, bahkan dinstrusikan juga untuk memberikan isentip kepada Para Pengurus LPM, menyesuaikan kemampuan Daerah masing-masing.

Selengkapnya tentang Surat Mendagri tersebut bisa disimak dibawah ini.

MUSDA LPM Kabupaten Bogor 2011

 di Ciherang

Bogor,Kamis (19/5) Pengurus dan aktivis Lembaga Pemberdayaan Masyarakat –LPM - se Kabupaten Bogor berkumpul di Ciherang untuk mengikuti Musyawarah Daerah ,MUSDA LPM tahun 2011.

Selain para pengurus LPM di wilayah Kabupaten Bogor, MUSDA  juga dihadiri Ketua I DPD LPM Propinsi Jawabarat, H.Supiar, yang didampingi Wakil Bendahara serta staf Sekretariat nya.
 

MUSDA yang berlangsung di Pinggiran Sawah , perbatasan Kabupaten dan Kodya Bogor itu, teknis pelaksanaannya sepenuhnya di tanggung secara swadaya oleh para pengurus LPM , yang dimotori langsung oleh Ir.Denny Sadhana dan N.Kukuh Sudjano, selaku Ketua dan Sekretaris DPD LPM Kabupaten Bogor.

 MUSDA ini berlangsung memenuhi amanat SK DPD LPM Jabar No.20 Tahun 2011, yang secara tegas menetapkan Ir.Denni Sadhana SD Msi, sebagai Mandataris Penyelenggara MUSDA LPM Kabupaten Bogor.

Agenda MUSDA diantaranya membahas sosialisasi AD/ART , serta VISI MISI baru LPM, yang  panduan lengkapnya baru di keluarkan oleh DPP LPM Pusat , setelah pelantikan Kepengurusan LPM Nasional Januari 2011 yang lalu.

Seperti sudah diketahui, sejak  kepengurusan baru dibawah pimpinan DR.Idrus Marham ,Ketua Umum DPP LPM sejak 2010, segenap jajaran Pengurus LPM dari Pusat sampai Desa, diharapkan mengedepankan kinerja pengabdian masyarakat.

Jika kinerja dibarengi dengan Program yang baik, serta didukung database yang benar dan ter update, insyaAllah dukungan investor dari eksekutip maupun lembaga donatur lain akan mudah diperoleh. 

Kenyataaan ini dikemukakan H.Supiar, dalam kata sambutanya, Ketua I DPD LPM Jabar ini, setelah melakukan rapat koordinasi di DPP LPM Jakarta, dalam waktu dekat, bulan Juli  2011 ini, akan dilakukan penandatangan MOU kerjasama LPM dengan 9 Departemen/ Kementerian dan lembaga International UNDP,untuk pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. 

Semoga langkah ini mengawali perbaikan kemajuan LPM kedepan, serta mampu lebih mengoptimalkan pemberdayaan Masyarakat , terutama di pedesaan. Amien.(enkas/19/5/11)

Video MUSDA DPD LPM Bogor Serie SATU 

Silahkan di Download GRATIS !