Bandung, 26 Juli 2011
Sekitar 200 Orang unsur Pemberdayaan Masyarakat se Provinsi Jawabarat mengikuti Temu Kader di Hotel New Naripan Bandung 26-27 Juli 2011.
Acara yang diprakarsai oleh BPMPD ( Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa) Propinsi Jawabarat ini, menghadirkan Narasumber dari BKKBN Prop Jabar, yang memberi Pencerahan di hari pertama pertemuan di Kota Kembang itu.
Salah satu yang paling menjadi fokus pembicara maupun peserta, adalah tentang keterkaitan Data Base Kependudukan dikaitkan dengan Program Keluarga Berencana. Sejumlah Kader LPM menekankan kembali tentang pentingnya DataBase Tunggal yang bisa dipakai oleh semua Pihak untuk kepentingan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Sejarah LPM
Sekitar jam 21.00 malam- Drs.Tatang Suratis MM , Ketua DPD LPM Jawabarat menyampaikan Sejarah proses lahirnya LPM, yang merupakan penjelmaan LKMD menjadi LPM tahun 2000- lewat Deklarasi Bandung.
Sejarah panjang proses reinkarnasi LKMD ke LPM, dipaparkan secara singkat namun cukup jelas, dengan harapan menegaskan kembali peran LPM sebagai Mitra Utama Pemerintah, dalam program Pemberdayaan Masyarakat.
Hak Anggaran LPMDikesempatan yang sama , Atang Hidayat- dari DPP LPM, yang juga hadir malam itu mengemukakan, bahwa DPD LPM Kabupaten/ Kota mutlak perlu menyiapkan Proposal bagi perbaikan Perda LPM di Wilayah masing-masing. Proposal itu harus disampaikan ke Bupati/ Walikota, bahkan juga ke Gubernur, bukan untuk “mengemis”, tapi mengambil “hak” LPM yang dijamin oleh Undang-Undang, kata Sekr Bidang Koperasi UKM dan Perindag DPP LPM Indonesia itu.
Tatang juga mengemukakan tentang Pentingnya membuat Perda LPM di Tiap Kabupaten/Kota, yang akan menjadi salah satu sumber anggaran bagi program Pemberdayaan Masyarakat sampai ke tingkat Desa dan Kelurahan.
Hak Anggaran LPM
Semoga LPM bisa menjadi Pelopor Ketepatan dan Kecepatan Update database Kependudukan yang valid, demikian harapan banyak fihak yang hadir.